Bogor,–Dirgantara7.com | Kementerian PUPR RI melalui Dirjen Bina Marga Menggelar Puncak Peringatan Hari Jalan 2022 di Taman Sempur, Jalan Jalan Harupat, Kota Bogor, Senin (21/11/2022). Peringatan Hari Jalan ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari melakukan pemeliharaan jalan, bebersih jalan, melakukan pengenalan jalan ke siswa Sekolah Dasar, bakti sosial donor darah dan puncaknya yakni aksi daerah dengan melukis mural di flyover Martadinata.
“Kami mempercantik flyover Martadinata dengan mural yang merupakan hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan Pemkot Bogor. Semoga setelah diserahterimakan ke Pemkot Bogor flyover bisa dipelihara dengan baik,” ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wilan Oktavian.
Wilan mengatakan, melalui aksi daerah ini pihaknya ingin menunjukkan ke masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dibutuhkan kolaborasi alias tidak bisa dilakukan sendiri. Karena ada jalan kota/kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Pihaknya pun bersama-sama secara simbolik melakukan pembersih jalan. Hal menarik di Kota Bogor antara jalan kota, jalan provinsi dan nasionalnya saling terhubung, yakni dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan jalak Harupat dan Jalan Pajajaran.
“Jalan nasional di Bogor hanya 27 km, tapi mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Dan sejak 2020, untuk pemeliharaan jalan dilakukan melalui skema padat karya alias kita wajibkan pekerja adalah warga desa setempat,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, masih ada tantangan ke depan terkait jalan. Pertama, menaklukkan birokrasi. Menurutnya, ‘jelimetnya’ birokrasi sering kali membuat frustasi. Pemahaman tentang status jalan, koordinasi yang cepat tentang status jalan itu jadi catatan karena pergerakannya masih lambat.
“Status provinsi memang memudahkan untuk koordinasi, tetapi yang parah kalau tidak ada sense of urgensi dari birokrat. Sudahlah jalan ada kewenangan yang berbeda, tidak dikejar untuk saling akselerasi. Jelimetnya birokrasi ini bisa ditaklukkan dengan pemimpin yang bisa mengakselerasi,” tegas Bima Arya.
Kedua, lanjut dia, harus terus beradaptasi. Adaptasi dalam hal desain dan materialnya. Di Apeksi ia melihat berbagai macam kepala daerah. Ada kepala daerah yang canggih mau belajar sehingga pembangunan infrastruktur di kotanya semakin baik. Namun, bagi kepala daerah yang tidak bisa beradaptasi akan melakukan hal sama, baik dari material dan desainnya tidak ada perubahan.
“Beberapa titik jalan di Kota Bogor sempat agak banjir, kami analisis apa karena force majeure, karena desainnya atau karena keduanya yakni volume air besar, intensitas tinggi dan tidak diantisipasi dengan desain yang sesuai. Jadi harus sedetail itu,” terangnya.
Ketiga yakni sense of urgensi. Sense of urgensi ini sangat penting karena fasilitas publik, seperti jalan ini meski bagi sebagian orang tidak terlalu berdampak tapi bagi orang yang mencari nafkah di jalan ini seperti ‘hidup dan mati’. Sebab, satu jam saja macet maka pendapatannya akan berkurang.
“Menurut penelitian kami juga kecamatan yang banyak kasus perceraiannya karena waktunya banyak habis di jalan yang berdampak pada hubungan suami istri. Jadi ada hubungannya antara infrastruktur dan rumah tangga,” sebutnya.
(Apud Saepudin)
