Semarang,–Dirgantara7.com | Pemilu 2024 masih dihadapkan dengan resiko terpaparnya masyarakat oleh berita bohong yang menyebar luas. Salah satu penyebab tersebarnya berita bohong adalah rendahnya literasi politik di masyarakat.
Demikian yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, Brigjen TNI Haryadi, pada Rapat Koordinasi Tentang Model Pendidikan Politik yang Ideal Bagi Kader Partai Politik dan Masyarakat Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Semarang, Senin (20/3).
“Pendidikan politik memiliki tujuan untuk membantu individu menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan responsif dalam masyarakat demokratis,” kata Haryadi.
Presiden Joko Widodo juga telah menekankan pentingnya pendidikan politik bagi Kader Parpol dan masyarakat luas dalam rapat konsolidasi yang diadakan oleh KPU dan Bawaslu.
“Menindaklanjuti arahan Presiden maka kita perlu menggencarkan pendidikan poltik yang melibatkan masyarakay seluas-luasnya,” ungkap Haryadi.
Pendidikan politik harus digencarkan baik untuk menyukseskan Pemilu 2024 hingga untuk mendewasakan demokrasi di Indonesia seperti meningkatkan jiwa kepemimpian dan kepekaan terhadap isu-isu sosial.
Rendahnya pendidikan politik di masyarakat akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah.
“Karena pendidikan politik dapat meningkatkan literasi dan partisipasi sehingga Pemilu 2024 berkualitas dan berintegrasi,” kata Hariyadi.
(Wan/Sumber : Humas Kemenko Polhukam RI)
