Tulang Bawang,–Dirgantara7.com // Momen acara puncak peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023, Kepolisian Resor (Polres) Tulang Bawang meraih penghargaan dari Polda Lampung.
Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Surat Kapolda Lampung Nomor : B/1528/VI/REN.2.3./2023/Rorena, tanggal 30 Juni 2023, perihal undangan pemberian penghargaan pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, SH, SIK, M.Si, yang menyerahkan secara langsung piagam penghargaan itu kepada Kapolres Tulang Bawang, AKBP Jibrael Bata Awi, SIK, hari Sabtu (01/07/2023), sekitar pukul 15.30 WIB, pada acara syukuran Hari Bhayangkara Ke-77 di GSG Presisi Polda Lampung.
“Kemarin bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023, Polres Tulang Bawang mendapatkan penghargaan dari Kapolda Lampung di bidang pelayanan publik,” kata AKBP Jibrael, Minggu (02/07/2023).
Penghargaan yang diraih ini, lanjutnya karena Polres Tulang Bawang meraih indeks 4,6 Kategori A (Pelayanan Prima) di bidang pelayanan publik. Dengan indek tersebut, membuat Polres Tulang Bawang peringkat pertama di bidang pelayanan publik, lalu disusul oleh Metro pada peringkat kedua dengan indeks 4,55 Kategori A (Pelayan Prima), dan Polres Lampung Selatan diperingkat ketiga dengan indeks 4,06 Kategori A- (Sangat Baik).
Kapolres merasa senang atas penghargaan yang telah diraih ini, dan terus mengingatkan kepada seluruh personel Polres Tulang Bawang serta Polsek jajaran agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
“Alhamdulillah Polres Tulang Bawang meraih penghargaan dari Kapolda Lampung dibidang Pelayanan Publik. Penghargaan yang diraih ini berkat kerjasama dan kerja keras semua personel baik yang ada di Polres maupun di Polsek,” papar perwira dengan melati dua dipundaknya.
Alumni Akpol 2001 menambahkan, atas penghargaan yang telah diraih ini, janganlah kita cepat merasa puas dan berbangga hati. Namun jadikan penghargaan tersebut sebagai semangat, serta motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga tanpa melihat status sosialnya. (*)
