Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
BeritaormasPemerintahan

Ketua Komisi A Tidak Setuju Honorer Dirumahkan, Mereka Aset Daerah

buserdirgantara7
194
×

Ketua Komisi A Tidak Setuju Honorer Dirumahkan, Mereka Aset Daerah

Sebarkan artikel ini
Img 20230114 Wa0001

LHOKSEUMAWE – Dirgantara7.com | Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe Faisal menegaskan tidak setuju terhadap ribuan tenaga honorer yang mau di rumahkan oleh Pemko Lhokseumawe karena dianggap membebani anggaran pendapatan belanja kota (APBK) Lhokseumawe tahun 2023.

Apapun dalih dan intruksi, kita tetap tidak setuju kalau tenaga honorer dirumahkan, karena bagi kami tenaga honorer merupakan aset daerah yang sangat besar andilnya dalam menunjang sejumlah kegiatan ASN selama ini yang tersebar pada semua OPD dalam wilayah kerja Pemko Lhokseumawe.

Demikian dikatakan oleh Faisal ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe dalam rapat koordinasi dengan sekda kota Lhokseumawe T. Adnan beserta OPD teknis tentang rencana di rumahkan ribuan tenaga honorer, yang berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRK Lhokseumawe, Jumat 13 Januari 2023.

Menurut Faisal, mereka bukan beban daerah, tapi aset daerah yang mempunyai kewajiban bagi kita semua mempertahankannya dan kita yang mencari solusinya. Draf yang bapak sekda sampaikan terlihat jelas ribuan tenaga honorer mau di rumahkan sesuai dengan intruksi Pj Walikota.

Sambung Faisal, politikus muda dari fraksi Partai Aceh, saya selaku ketua komisi A dengan formasi yang ditunjukkan kepada saya ini saya tidak setuju pak sekda, karena saya berpendapat yang pertama tenaga honorer mereka bukan beban daerah mereka aset kita, bangsa, dan aset daerah, menjadi tanggung jawab kita semua di pemerintahan baik kami di legislatif maupun eksekutif.

Sebenarnya hari ini kita digaji untuk mencari solusi, kalau memang ada formasi 3 ribu sekian pak sekda ajukan, yang di pangkas pak Pj Walikota. 2.654. Berarti sisanya 1.500 yang memang aktif mungkin, terus terang saya tidak setuju, ujar Faisal.

Padahal, akui atau tidak selama ini tenaga honorer sangat membantu ASN, baik di sekretariat DPRK maupun di OPD lainnya. Dengan formasi yang bapak sekda berikan kepada saya ini, saya tidak menyetujui hal ini, coba dicari solusi lain apakah ada penambahan, tutur Faisal dengan nada tegas.

Kalau rencana tersebut dipaksakan dilakukan, maka mobilisasi ribuan massa akan mendatangi gedung DPRK memperjuangkan nasib mereka. Mereka akan bertaruh nasib sama kami nantinya, padahal ini menjadi tanggung jawab kita semua, konon lagi kasus seperti ini telah berlangsung dari tahun ke tahun, ujarnya.

Bayangkan, lanjut Faisal, mungkin tahun depan sudah ada adik adik mahasiswa yang sudah lulus yang patut kita lindungi dan mencari pekerjaan, ini kewajiban kita mencari mereka pekerjaan.

Untuk itu, sekali lagi saya ingin mempertegaskan tanggung jawab kita disini, kalau dengan formasi tadi yang disampaikan pak sekda yang bisa terkaper sebagai tenaga honorer, berarti itu setengah dari jumlah honorer yang ada, saya tetap tidak setuju pak sekda, seru Faisal yang konsent memperjuangka nasib ribuan tenaga honorer.

Sekarang saya liat sudah terbalik, seolah olah tugas mereka yang mencari solusi, seyogyanya tugas kita dan tanggung jawab kita kepada mereka. Seperti sebelumnya pak sekda sampaikan tidak ada lowongan pekerjaan di Lhokseumawe.

(Yusdedi)

Img 20240526 223458
Img 20240526 223458