Dirgantara7.Com//MEDAN_Pemajuan sebuah kawasan daerah pada dasarnya berbasis, berurat, dan berakar pada pembangunan berbagai sektor bidang kehidupan. Kualitas pembangunan menjadi penting karena berpengaruh serius secara berarti terhadap doktrin dan orientasi pembangunan. Pembangunan tersebut pada gilirannya mesti bersifat mendasar, menyeluruh, utuh, yang saling menguati dan memaknai.
Berbagai sektor pembangunan tersebut di atas, secara institusional berkaitan dan berhubungan dengan berbagai atau sejumlah institusi strategis dan menentukan. Institusi vertikal dan otonom. Ada sejumlah institusi dan instansi yang amat berperan penting dalam kerangka pembangunan daerah. Institusi dan instansi vertikal maupun otonom pada dasarnya harus terpanggil untuk mengoptimalkan “pembangunan nasional” di daerah.
Ada institusi politik, antara lain : kelembagaan politik (Parlemen/Legislatif), dan lain-lain. Ada institusi hukum, antara lain : jajaran penegak & pelayan hukum dan kelembagaan hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kalangan Advokat), dan kalangan hukum lainnya. Ada institusi keamanan, antara lain : kepolisian, ketentaraan, intelijen, jajaran birokrasi dan otoritas komunikasi dan informasi, dan lain-lain. Ada institusi ekonomi, antara lain : kalangan lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, dan lain-lain.
Topangan dan dukungan kuat pembangunan, khususnya di daerah, secara relasional mesti dilandasi dan dikuati oleh jajaran institusi dan instansi otonom (Eksekutif Daerah). Posisi dan peran jajaran kepemimpinan dan kepegawaian eksekutif daerah, menjadi penting dan strategis. Titik temu dan point kerjasama antar berbagai institusi, pada dasarnya harus ditegakkan dan dikukuhkan untuk menuju dan membangun Indonesia Maju bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Integritas, kredibilitas, kualitas, kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, profesionalitas berbagai institusi merupakan persyaratan standar mutlak yang mesti dilakukan. Demikian juga pada tataran kaitan dan hubungan antar berbagai dan semua institusi tersebut di atas. Perihal tersebut pada dasarnya dan pada gilirannya memengaruhi dan menguati pemajuan daerah setempat dan sekitarnya.
Perspektif kebaikan dan kemaknaan dari kaitan dan hubungan tersebut, berpengaruh dan menentukan pembangunan, penguatan, dan peningkatan bidang hukum, keamanan, dan ekonomi. Pada gilirannya, tentu semakin memastikan dan memaknai kebangkitan dan kemajuan daerah dan Indonesia Maju. Intinya dan utamanya adalah peningkatan relasi dan komunikasi yang kualitatif atau yang berbobot, berarti, dan berpengaruh.
Dalam kerangka dan dalam konteks tersebut, jajaran kepemimpinan dan keanggotaan institusi kepolisian, kejaksaan, ketentaraan, perbankan, harus senantiasa mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, jajaran institusi terkait, dan berbagai elemen berpengaruh dan menentukan. Keseluruhan konstruksi dan substansi dari relasi, komunikasi, dialog, diskusi, atensi, kerjasama, yang dibangun dan berlangsung, pada dasarnya diletakkan dan dikembangkan secara dinamis, positif, dan efektif.
Kemudian juga dalam kerangka pemahaman dan penyelenggaraan Pembangunan Indonesia Maju untuk menuju dan mewujukan keadilan sosial, kemakmuran umum, dan kesejahteraan rakyat. Khususnya dalam konteks pembangunan nasional di daerah (pembagunan daerah) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kualitas dan integritas perihal relasi, komunikasi, dialog, diskusi, atensi, dan kerjasama semakin mewarnai dan memaknai Pembangunan Indonesia Maju di Sumut.
Perspektif strategis dan visioner tersebutlah yang menjadi dan merupakan intisari dan hakekat pertemuan persahabatan antara Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) I / Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hassanudin, di Rumah Jabatan Pangdam, di Medan. Juga pertemuan persahabatan antara Firman Jaya Daeli dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, di kantor Mapolda, di Medan, dengan didampingi oleh Wakil Kapolda Sumut Brigjen Pol. Dadang Hartanto, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Fahmi, dan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol. Donald Simanjuntak. Demikian juga saat pertemuan persahabatan antara Firman Jaya Daeli bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, di kantor Kejati, di Medan. Dan juga ketika berlangsung pertemuan persahabatan antara Firman Jaya Daeli dengan Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bank BUMN BRI Wilayah Sumut Budhi Novianto, di Medan.
Pertemuan berlangsung santai dan hangat sembari berdiskusi mengenai pembangunan dan pengembangan institusi Bhayangkara (Kepolisian), Adhyaksa (Kejaksaan), Ketentaraan (TNI AD), dan BUMN Perbankan (BRI) dalam kerangka Pemajuan Indonesia, khususnya Sumut. Pertemuan persahabatan yang berlangsung pada Minggu Kedua Oktober 2021 tersebut, pada dasarnya bertitik tumpu dan berorientasi pada pengembangan, peningkatan, penataan, dan penguatan pembangunan pranata hukum, keamanan, ekonomi, perlindungan dan pelayanan publik.
Firman Jaya Daeli yang juga mantan Tim Perumus UU Pertahanan Negara ; UU Kepolisian ; UU Kejaksaan ; dan pernah beberapa kali menjadi Dosen Tamu Sespimmen dan Sespimti Lemdiklat Polri, berpandangan secara umum bahwa Pembangunan Indonesia Negara menjadi semakin bermakna ketika diwarnai dan diisi dengan kebijakan lanjutan dan agenda kegiatan pembangunan daerah dan regional sekitarnya. Kemudian pembangunan, pengembangan, pembaharuan, penataan, dan penguatan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Ketentaraan, Dan Perbankan adalah sebuah rangkaian utuh yang bertujuan untuk Memajukan Hukum, Keamanan, Ekonomi Sumut dalam kerangka Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju.
Red/Sabarudin
