Bogor,–Dirgantara7.com // Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan Rapat Koordinasi (Rakor), Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam rangka pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Forum PKP) Kota Bogor sebagai upaya menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.
Rakor Pokja PKP yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dihadiri perwakilan dari pengusaha dan pengembang properti serta perbankan di Club House Bogor Raya Lakeside Jalan Danau Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Rabu (13/12/2023).
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi konsentrasi bersama dalam hal penanganannya. Karena, lanjut Sekda, Pemkot Bogor tidak bisa sendiri dalam membangun hunian ataupun, memenuhi kebutuhan hunian karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah.
Saat ini, terjadi gap antara permukiman teratur dan tidak teratur yang didominasi oleh pemukiman tidak teratur. Selain itu, kebutuhan akan hunian terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.
“Ini menjadi PR bersama, karena persoalan pada umumnya perkotaan itu kian semakin padat. Bila kita lihat di kawasan tepian sungai itu juga sudah dipadati permukiman-permukiman. Daerah-daerah tersebut juga yang menjadi rawan bencana,” katanya.
Hingga, lanjut Sekda keberadaan Forum PKP yang dihadiri oleh perbankan, pengusaha dan pengembang properti serta akademisi, media dan perwakilan masyarakat bisa memberikan penyegaran dengan adanya solusi saran ide gagasan dan masukan untuk menangani persoalan permukiman dan perumahan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, pembentukan forum perumahan dan kawasan permukiman ini menjadi salah satu amanat yang harus dilaksanakan.
“Karena sebagaimana diketahui bahwa sandang, pangan dan papan ini menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Bahkan dalam aspek legal ini ada di Undang-undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perumahan yang layak,” katanya.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada berbagai tantangan yang dihadapi, diantaranya mengenai anggaran, ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan lahan dan sebagainya.
“Ketersediaan tidak bertambah karena ketika tidak ada perluasan, maka tidak ada penambahan lahan. Tapi kita lihat pertumbuhan penduduk ini begitu cepat, sebab kita sebagai daerah administratif sendiri maupun kita bagian dari aglomerasi Jabodetabek dimana kota intinya adalah Jakarta membuat antara Bogor dan Jakarta begitu kuat. Contoh mobilitas komuter di stasiun Bogor setiap hari melayani lebih dari 74 ribu Commuter dari Bogor Jakarta dan sebaliknya,” katanya.
Selain itu juga tantangan lainnya adalah penataan di wilayah selama area yang rentan karena berada di kawasan pinggiran sungai dan lereng yang cukup curam dan terjal. Dalam menangani hal itu Pemkot Bogor tidak sendiri sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi.
“Sehingga dengan dibentuk Pokja yang dilanjutkan dengan forum harapannya adalah bisa ada kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan, perwakilan pengusaha dibidang property juga dari beberapa perbankan, kita juga undang dari akademisi yang akan memberikan arahan pendapat. Sehingga kita harap pentahelix ini bisa bersinergi dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat,” ujarnya.
(Dede Hanapi)
