Buserdirgantara7.Com//Sumsel-Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mampu menegakan keadilan dalam kasus Irjen Eko Indra Heri usai peristiwa donasi fiktif Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.
Menurut Sekjen DPN Permahi, Fajar Budiman, permintaan maaf oleh Kapolda Sumsel sudah menjadi langkah yang tepat namun tidak bisa dijadikan alasan Kapolri untuk tidak memberikan sanksi tegas terhadap kapolda sumsel dengan mencopot Jabatanya yang telah diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Undang-Undang tentang kepolisian.
“Sekalipun Kapolda Sumsel sudah minta maaf, Kapolri tidak bisa membiarkan begitu saja. Sebagai atasannya, Kapolri dapat bertindak tegas terhadap kapolda sumsel yang sudah diduga melakukan pelanggaran KEPP dan UU Tentang Kepolisian maka dari itu proses hukumnya harus tetap berlanjut dan kami juga yakin dengan salah satu program prioritas kapolri tentang peningkatan kinerja penegakan hukum kapolri tidak akan mempercundangi mandat dari UUD 1945” kata fajar dalam keterangannya, Senin (16/82021).
Fajar menjelaskan, kegaduhan dana hibah hoaks itu merupakan akibat dari ketidak hati-hatian atau kecorobohan Irjen Eko Indra Heri sebagai Kapolda apalagi sampai melakukan penyerahan seremonial di lingkungan Polda Sumsel.
“Masyarakat tentu akan simpati dan memaafkan karena sudah mengakui kesalahannya, namun proses hukum harus terus berjalan. Polisi juga terikat dengan konstitusi yang harus dijunjung tinggi. salah satu asas negara hukum ialah asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law), yang dimana hal itu sudah diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945” terangnya.
Lebih lanjut, fajar menilai peristiwa yang telah menghebohkan Indonesia itu menjadi salah satu cobaan untuk Kapolri dalam menegakkan aturan dalam instansi kepolisian.
“Kapolri sendiri sedang diuji dengan kecerobohan anak buahnya karena hal itu telah mencoreng nama baik Polri.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mendapatkan pilihan yang cukup membingungkan antara mempertahankan Irjen Indra Heri sebagai Kapolda Sumsel atau akan tegas tanpa pandang bulu menindak anak buahnya dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Selain itu, Fajar menuturkan salah satu langkah yang baik telah diambil oleh kapolri terkait tim Mabes Polri yang terjun langsung ke Polda Sumsel untuk melakukan pemeriksaan namun pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan.
“Terkait mengenai tim Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan, ya tentu harus dilakukan secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan karena itu menyangkut dengan keputusan Kapolri yang diharapkan dapat menegakan keadilan,”
Selain memberikan sangsi tegas terhadap Kapolda Sumsel kami juga berharap Kapolri juga mengevaluasi Mapolda Sumsel agar kedepan benar-benar dapat menjalankan 16 Program Prioritas Kapolri dengan baik tutup Fajar .
(Dede Irawan)
