Dirgantara7.com//Bandarlampung.Pelantikan Dewan Pengurus Daerah ( DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung dibawah Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Surta Wijaya yang dilaksanakan di Hotel Novotel jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung.
Acara pelantikan tersebut hanya dihadiri 8 pengurus DPC Apdesi Kabupaten, dari 13 Kabupaten yang ada di provinsi Lampung.
Menurut salah satu Kades yang juga selaku calon pengurus DPC Apdesi di salah satu kabupaten yang namanya minta untuk tidak dipublikasikan, dirinya tidak mau hadir dan mengikuti acara pelantikan tersebut dikarenakan adanya aroma ditunggangi kepentingan politik dalam kegiatan tersebut.
“Saya sengaja tidak mau hadir dalam acara tersebut, dikarenakan saya mencium ada aroma tidak sedap dalam proses kegiatan pelantikan DPD dan DPC APDESI se-provinsi itu,” ujarnya kepada awak media, Rabu (25/10/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pembiayaan kegiatan pelantikan pengurus DPD dan DPC APDESI Lampung itu diduga dibiayai oleh salah satu ketua Partai Politik yang ada di Lampung.
“Saya dapat informasi kalau acara kegiatan pelantikan DPD dan DPC APDESI Lampung itu, biayanya ditanggung oleh salah satu Ketua Partai Politik yang ada di Lampung. Untuk itu saya tidak mau hadir dikarenakan khawatir Apdesi akan dijadikan sebagai alat dan kepentingan politik oleh salah satu Ketua partai politik,” katanya.
Dia pun mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh ketua pengurus DPD APDESI Lampung yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kesepakatan hasil rapat pra pelantikan.
“Ketua dan pengurus DPD APDESI Lampung saudara M Hijrah Syah Putra dan Firlizanni selaku sekretaris DPD itu, bersikap arogan dengan tidak mengikuti hasil kesepakatan dalam rapat sebelum hari H acara pelantikan itu,” jelasnya.
Dimana menurutnya, kesepakatan awal masing-masing DPC mengusulkan 1 orang nama untuk dijadikan dewan penasehat APDESI Lampung.
“Hasil rapat para pengurus DPC dan DPD yang di adakan di Gading Rejo Kabupaten Pringsewu beberapa hari sebelum hari H pelantikan, disepakati untuk masing-masing DPC mengusulkan 1 orang nama untuk dijadikan Dewan Penasehat APDESI Lampung,” jelasnya.
Dimana hasil kesepakatan dalam rapat sebelumnya disepakati 9 orang nama yang diusulkan untuk menjadi dewan penasehat APDESI Lampung.
“Hasil rapat waktu di Gading Rejo adalah masing-masing DPC mengusulkan 1 orang nama untuk duduk di Dewan Penasehat APDESI Lampung, dan telah disepakati 9 orang tokoh Lampung yang dimasukkan sebagai dewan penasehat. Namun pada akhirnya ternyata hanya 1 nama yang dimasukkan sebagai dewan penasehat yang juga sebagai ketua salah satu partai politik di Provinsi Lampung,” jelasnya.
Untuk itu menurutnya, dia dan beberapa DPC kabupaten lainnya tidak mau hadir dan mengikuti acara pelantikan tersebut dikarenakan takut dijadikan alat salah satu partai politik.
“Ini kan tahun politik, apalagi tinggal beberapa bulan lagi kita akan mengikuti pileg dan pilpres serta pilkada serentak, jadi dengan hanya dimasukkannya satu nama dewan penasehat APDESI Lampung apa lagi dia sebagai ketua salah satu partai politik yang ada di Lampung, maka kami khawatir Apdesi ini akan dijadikan alat politik apalagi dia semuanya yang menanggung biaya pelantikan ini dengan syarat nama 8 tokoh yang lain dicoret,” imbuhnya.
Masih menurutnya, jika ke-9 nama tokoh tersebut dimasukkan dalam dewan penasehat APDESI Lampung, tidak ada kesan Apdesi akan dijadikan alat politik salah satu partai politik.
“Coba kalau ke-9 tokoh Lampung yang diusulkan oleh masing-masing DPC itu diakomodir oleh ketua DPD, tidak ada kesan dan kekhawatiran kalau Apdesi ini akan dijadikan alat politik oleh salah satu partai, karena ke-9 tokoh itu berasal dari berbagai kalangan dan latarbelakang,” tambahnya.
Sejatinya acara pelantikan tersebut akan dihadiri oleh Gubernur Lampung Ir Arinal Djunaidi atau yang mewakili, namun menurut informasi yang diterima, baik Gubernur Lampung atau yang mewakili tidak ada yang menghadiri acara tersebut. | Red.
Editor hepi suhara.
