Dirgantara7Com//Makassar+ Sul-Sel. Berdasarkan peraturan presiden No.18 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan presiden No 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sebagai tindak lanjut rencana aksi MCP Korsugpah KPK-RI terkait perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di lingkup pemerintah kota makassar, jumat 18/02/2022.
Pemangku kebijakan Dinas pendidikan Kota Makassar di duga telah melakukan tindak pidana dimana melampaui kewenangan yang sudah di atur dalam Undang-undang pasal 9 ayat (1) huruf d Perpres 12/2021, dimana tugas dan kewenangan PA adalah menetapkan dan mengumumkan RUP.
Kemudian Perpres 12/2021, Pasal 82 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dan Ayat (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari Hasil Investigasi Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia Ikhsan Mpapparenta Dg Tika yang menemukan adanya kejanggalan barang/jasa dengan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana pada Dinas Pendidikan kota makassar termasuk rapat kordinasi paut, dana anggaran Dan BOP, anggaran perjalan dinas dan kegiatan vaksinasi kesekolah-sekolah yang dimana tentu mengeluarkan anggaran kegiatan yang tidak terlihat dalam sistem informasi umum Pengadaan berbasis web (SIRUP).
Meminta kepada walikota makassar Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto untuk menindak tegas dan mencopot Dinas pendidikan kota makassar sebelum melakukan aksi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.(Red)
Rilis/Abas
