Dirgantara7.Com//Namlea Asosiasi Pertambangan rakyat Indonesia ( APRI) Kabupaten buru Optimis dapat meningkatkan PAD Kabupaten buru Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah ditengan pandemic covid 19 ketika tambang emas di olah dengan baik oleh para penambang rakyat
Keprihatinan Apri terhadap Penambang yang berada di kabupaten Buru sangatlah serius dimana para penambang selalu dikejar ketika melakukan kegiatan menambang hal ini terjadi karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat Ilegall
Belum lagi adanya Keberpihakan negara/pemerintah kepada rakyat, khususnya penambang rakyat hanya bisa dibuktikan dengan adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Tanpa adanya WPR, semua program terkait tambang rakyat hanyalah isapan jempol saja tutur staf ahli DPP Apri sdt Irawan
hal utama juga perlu adanya penetapan WPR agar penambang rakyat bisa mengajukan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
kejelasan target waktu (supaya tidak berlarut-larut), kapan rakyat Pulau Buru dapat mengajukan IPR?
Seharusnya pemerintah termasuk Aparat Penegak Hukum dapat bertindak proporsional, yaitu tidak boleh mengkriminalkan penambang rakyat, sebelum regulasi untuk Pengurusan IPR bisa diimplementasikan.
Kelemahan negara/pemerintah yang belum bisa menyediakan regulasi, jangan rakyat yang harus menanggungnya.
Rakyat perlu makan, perlu biaya sekolah, perlu biaya kesehatan, perlu biaya hidup yang tidak bisa ditunda atau menunggu regulasi pemerintah.
Perlu keseriusan pemerintah untuk program menghilangkan racun, yaitu Merkuri dan Sianida yang bisa menyengsarakan rakyat.
Selain itu beliau berharap agar pemerintah dapat mendukung upaya rakyat menerapkan teknologi ramah lingkungan. Jangan ada kepentingan lain (termasuk kepentingan pedagang sianida), sehingga pemerintah memaksa rakyat menggunakan sianida yang jelas-jelas racun mematikan.
Seharusnya pemerintah selalu melibatkan pelaku/penambang, melalui RMC-RMC dan DPC APRI dalam pembahasan terkait masalah tambang rakyat. Jangan kami hanya dianggap masyarakat yang tidak punya otak, yang tidak dimintai pendapat atau kesempatan memberi masukan.
mekanisme pembayaran pajak/royalty atau retribusi agar kami penambang rakyat bisa membayar kewajiban kami kepada pemerintah dalam meningkatkan PAD dan mensejahtrakan masyarakat tuturnya sebagaimana rilisannya yang disampaikan kepada media kami
Red/Syam
