SAMPANG, –Dirgantara7.com | Sekretaris Komisi III DPRD Sampang Abdussalam menilai adanya ketidaketisan dalam giat pencerahan Hukum dan Kode etik Jurnalistik yang digelar di Kecamatan Ketapang kemarin, Kamis (28/7)
Abdussalam mengungkapkannya, setelah melihat temuan adanya stiker yang diberikan PWI Sampang kepada peserta, sangat tak beretika dan bahkan menurutnya janggal, sangat tidak profesional karena masih diselipkan kepentingan politik dalam acara besar tersebut.
” Memang terkesan seperti istilahnya kekurangetisan dalam gelaran acara tersebut, Jadi mengungkapkan sesuatu, baik secara lisan ataupun tulisan yang menandai hal-hal sebetulnya yang tidak berhubungan dengan materi, sangat tidak etis,” ujar Abdussalam ketika dimintai tanggapan oleh awak media. Jum’at (29/7/2022).
Tidak hanya itu, ia juga menilai ada kecenderungan kampanye terselubung yang dilakukan oleh PWI Sampang untuk melanjutkan sebuah kepemimpinan yang notabene merupakan hasil dari agenda Demokrasi lima tahunan yang seharusnya tidak dilakukan saat ini.
Bahkan, memiliki kecenderungan sebagai kampanye atau sebuah ajakan guna mempengaruhi orang per orang dalam pemilihan 2024 mendatang, dan itu. Sejatinya, harus dihindari oleh panitia dalam hal ini panitia pelaksanaan Pencerahan Hukum dan Kode etik jurnalistik,” katanya
Abdussalam mengemukakannya karena menggarisbawahi beberapa Kalimat yang dipakai dalam tulisan distiker tersebut, Oleh persatuan wartawan indonesia ( PWI ) Sampang saat berlangsungnya acara tersebut.
Menyebutkan “Karena yang Baru Belum Tentu Dan Belum Pasti. Kalau Yang Ada Sudah Terbukti dan Teruji, Gak Penting Cari Yang Baru. Yuk, Syukuri dan Lanjutankan! terlebih tulisan itu dipasang persis dibawah foto Bupati dan Wakil Bupati, sangatlah tidak elok,”tambahnya.
Terlebih dalam acara pencerahan Hukum dan Kode etik jurnalistik, Menurutnya hal tersebut membuat citra negatif bagi organisasi wartawan terbesar di Indonesia, seharusnya PWI Sampang bisa professional menempatkan posisi dengan tidak terlibat politik praktis.
Wartawan yang merupakan komponen utama pers Indonesia semestinya harus bisa menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada, bukan justru sebaliknya, menjadi “pemain” apalagi jadi juru kampanye.
“Justru itu memberikan kesan bahwa orang-orang yang tergabung di PWI Sampang ini seperti sengaja dititipkan untuk menciderai demokrasi itu sendiri, itu justru tidak elok berpotensi negatif di mata publik seolah-olah bahwa merekalah yang terbaik,” papar Abdussalam. ( HK )
