Jakarta ,- Dirgantara7.com | Anggota Komisi II DPR mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto soal luas lahan garapan Bank Tanah. Kritikan itu datang saat Hadi menjelaskan otal aset bank tanah mencapai 10.961 hektar.
Sekitar 7.581 hektar dari lahan tersebut siap dimanfaatkan oleh investor. Salah satu contoh pemanfaatan Bank Tanah yaitu pada aset di Penajam Paser Utara Kalimatan Timur.
Aset ini rencananya akan dikembangkan untuk agro industri, perumahan rakyat, instansi pemerintah dan reforma agraria.
Namun menurut Anggota Komisi II DPR Arif Widodo. Arif menyebut, angka tersebut terlalu sedikit. Angka ini bahkan kalah jauh dengan yang biasa di kelola oleh investor, hingga menyentuh angka jutaan hektar.
“Saya kaget juga kalau yang mau di urus Bank Tanah itu baru 10 ribu hektar. Lah kalau gitu buat apa 10 pasal dalam Perppu Cipta Kerja mengatur bank tanah itu,” kata Arif dalam rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Senin (6/2/2023).
Arif mengatakn konsep Bank Tanah ini dapat membantu dalam mengatasi permasalahan mafia tanah. Sehingga, ATR/BPN bisa menjadi kontrol utama dari aset pertanahan tersebut. Karena itulah, menurutnya, perlu dipikirkan kembali soal fungsi dari Bank Tanah itu sendiri.
Menanggapi komentar tersebut, Hadi menjelaskan untuk 2023 targetnya akan menambah aset sekitar 14 ribu hektar. Bahkan, ia menjamin, akan membawa jumlah yang lebih besar dari itu.
“Silahkan, target 14 ribu tapi akan saya hadirkan lebih dari itu. Dan nantinya memang 30% akan kita berikan kepada masyarakat, kita redistribusi. Memang Dewas (Dewan Pengawas) juga belum terbentuk. Ya, segera,” ujar Hadi.
Hadi pun bercerita, kalau badan Bank Tanah ini baru menggebu-gebu sejak dirinya menjabat sebagai menteri. Bahkan ia sempat bertanya-tanya perkara bank ini yang bahkan tidak memiliki aset pada kala itu.
“Bank tanah itu sebetulnya baru menggebu-gebu setelah saya menjadi menteri. Saya kejar terus, ini harus segera jadi. Mana realisasinya nggak ada? saya marahin terus itu namanya saudara Parman. Ada bank tanah, nggak ada tanahnya. Inilah kenapa kami terus ke lapangan mencarikan,” terang mantan Panglima TNI itu.
Hadi pun percaya diri kalau target di 2023 ini dapat terpenuhi. Pasalnya, sudah ada tanah seluas 23 hektar yang telah dia tandai untuk menjadi aset Bank tanah di kawasan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Proses komunikasinya pun telah berjalan baik dengan Bupati setempat.
“Dan saya sudah dekati bupatinya, Mau menyerahkan. Dan itu sangat strategis. Hanya 100 km menuju ke Sulawesi Barat. Di situ ada dermaga, apabila digunakan untuk supply makanan sampai ke IKN itu lebih dekat,” tutur Hadi.
(Red)
