Bogor,–Dirgantara7.com | Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah kembali digelar secara virtual, Senin (31/10/2022). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ini terus menekankan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, mengingat sudah banyak negara yang berada diambang kebangkrutan akibat inflasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Kepala OPD, KADIN, BPS dan unsur Forkopimda mengikuti secara virtual di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.
“Tanpa bermaksud menakut-nakuti kita semua, tapi kita tahu di era globalisasi ini dunia jadi satu sistem. Jadi apa yang terjadi di satu negara bisa berpengaruh pada negara lain karena saling ketergantungan,” ujar Tito.
Tito mengatakan, saat ini Turki sudah di ambang kebangkrutan karena inflasi yang sangat tinggi, yakni di angka 80 persen lebih dan nilai mata uang yang jatuh melemah dibanding US Dollar.
Begitu juga di Argentina yang mana inflasinya hampir mendekati 100 persen. Protes terhadap inflasi juga terjadi di semua Eropa. Hal ini akan berakibat pada ancaman politik.
“Beberapa negara melakukan pemadaman listrik secara bergiliran dan sudah ada gertakan perang nuklir yang mudah-mudahan tidak terjadi. Semua terjadi karena inflasi, ekonomi dan keuangan,” tegasnya.
Tak ayal, pihaknya akan terus rutin menggelar rakor sekaligus memonitor inflasi dan keuangan Indonesia dan daerah. Karena tentunya Indonesia tidak ingin mengalami keadaan seperti di negara lain. Saat ini inflasi Indonesia di angka 5,95 persen naik dari bulan sebelumnya meski angka ini relatif landai dibanding negara lain.
“Salah satu penyebab inflasi kita masih landai, karena kita punya sumber daya alam yang kaya dan pembangunan yang merata dengan dana desa. Jadi di pedesaan relatif belum terdampak. Hal yang paling utama yakni kerja sama kita yaitu gerakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara serempak menangani ini agar tidak terjadi krisis,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat bersama dinas pangan di 514 kabupaten/kota dan 34 dinas pangan provinsi secara daring dan luring.
Di rapat ini BPN memerintahkan dinas pangan provinsi melakukan beberapa langkah, diantaranya menyiapkan pelaksanaan gerakan pangan murah atau operasi pasar secara berkesinambungan, baik di daerah yang harganya sudah tinggi maupun di daerah kuning yang harganya sedikit lebih tinggi dari harga yang ditetapkan.
“Kami minta operasi pasar bisa dilaksanakan di dua bulan ini agar saat natal harga tidak naik. Kami juga minta agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota dan desa untuk menyiapkan cadangan pangan. Perda tentang cadangan pangan harus segera dituntaskan dan di isi cadangan pangan apa saja sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing,” katanya.
(Apud Saepudin)
