Bogor,–Dirgantara7.com | Penanganan stunting yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dijadikan contoh bagi daerah lain. Pada Rabu (19/10/2022), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mendatangi Balai Kota Bogor untuk sharing atau berbagi penanganan stunting.
Pemkab Subang, melalui Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), sengaja berkunjung ke Kota Bogor untuk melakukan studi komparatif bagaimana penanganan kasus serta penurunan prevalensi stunting dengan cepat.
Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi yang juga Ketua TPPS Kabupaten Subang mengatakan, keberhasilan – keberhasilan dari upaya Pemkot Bogor dalam penanganan stunting akan menjadi referensi untuk nantinya bisa diterapkan di Subang.
“Kami sedang menangani beberapa kasus stunting sejak 2018 bersama – sama. Selanjutnya kami lakukan treatment khusus selama tiga bulan ini, mudah – mudahan ada perubahan. Kami ingin belajar percepatan seperti apa yang dilakukan di Kota Bogor agar penanganannya lebih cepat lagi,” ungkap Agus.
Dengan jumlah penduduk yang tak jauh seperti Kota Bogor, yakni 1,5 juta jiwa, maka Kota Bogor dianggap pas menjadi contoh untuk percepatan penanganan stunting. “Termasuk masalah penganggarannya seperti apa,” kata Agus.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim selaku Ketua TPPS Kota Bogor menyambut baik atas kedatangan jajaran Pemkab Subang untuk bersama – sama sharing percepatan penanganan stunting. Memang nyatanya, kata Dedie, penanganan stunting butuh gotong royong.
“Sesuai dengan visi Kota Bogor untuk terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga, maka penanganan stunting menjadi hal yang harus kita lakukan bersama. Untuk mendukung misi Kota Bogor yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” jelas Dedie.
Di Kota Bogor pada tahun 2021 – 2022 ini ada 12 kelurahan yang menjadi lokus stunting. Sementara tahun depan ada 8 kelurahan yang menjadi lokus. Penentuan lokus tersebut berdasarkan pertimbangan keluarga berisiko stunting, jumlah dan persentase stunting.
Gotong royong yang disampaikan Dedie tadi, dimaksudkan perlu adanya integrasi aksi dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain Bappeda untuk aksi global, dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Dinas PUPR juga wajib ikut serta.
“Beberapa inovasi juga sudah kami lakukan untuk mendukung percepatan itu. Seperti program Taleus Bogor dan pendekatan – pendekatan lainnya yang juga sudah dilakukan. Juga kolaborasi – kolaborasi untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Bogor,” jelas Dedie.
Saat menerima kunjungan Pemkab Subang di Paseban Sri Bima, Dedie didampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala DPPKB, kepala bagian serta unsur dinas lainnya.
(Dede hanapi)
