JAKARTA, – Dirgantara7.com | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut warga belum pernah lagi menangani persoalan banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akibat luapan Kali Ciliwung.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku terdapat banyak kali yang harus dikeruk dalam program gerebek lumpur.
“Memang ini perlu waktu karena ini kan jumlahnya banyak sekali yang harus dikeruk,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).
Riza lantas meminta warga melapor jika terdapat kali yang belum dikeruk. Pemprov DKI nantinya akan menyusun jadwal dan teknis pengerukan.
“Kalau ada sungai daerah yang belum kena, nanti disampaikan saja,” tutur Riza.
“Nanti kami akan susun kembali dan akan kami lakukan, keruk-keruk lumpur yang ada, termasuk di Kali Ciliwung,” sambung politisi Gerindra itu.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI bakal mengeruk Kali Ciliwung secepatnya.
“Secepatnya kami upayakan (pengerukan),” ujar Riza.
Adapun banjir akibat luapan Ciliwung melanda sejumlah titik di Jakarta pada Senin (10/10/2022).
Salah satunya Jalan Masjid Al-Makmur, Kelurahan Pejaten Timur. Banjir diperkirakan mencapai 40 sentimeter hingga 3 meter.
Warga bernama Vani mengatakan, banjir di Jalan Masjid Al Makmur pada Senin dini hari merupakan yang kesekian. Total sudah delapan kali banjir sejak pertengahan Agustus 2022.
Seingat Vani, selama ini belum ada lagi program dari Pemprov DKI Jakarta untuk menangani persoalan banjir di lingkungan tempat tinggalnya.
“Kalau tidak salah sekarang belum ada lagi,” kata Vani.
Vani mengatakan, program yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah mengeruk lumpur Kali Ciliwung, yang berjarak beberapa meter dari permukiman warga.
Tampak tak ada dinding yang membatasi Kali Ciliwung dengan dataran rumah warga.
“Saat habis dikeruk waktu itu jarang banjir, kalau pun banjir itu tidak dalam,” kata Vani.
Warga lain bernama Muhammad Yakub mengungkapkan hal yang sama.
Menurut Yakub, lima tahun terakhir ini belum ada program pemerintah sebagai penanganan banjir di permukimannya.
“Sudah sering dari tahun 1996 di sini banjir. Dulu ada (program pemerintah buat mengatasi banjir) pas zaman Gubernur Ahok. Pas zaman Anies tidak ada,” kata Yakub.
(**)
