Dirgantara7Com// Lampung Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Lampung menanggapi isu pemberitaan yang kian ramai beredar mengenai Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Provinsi Lampung mengundang Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung untuk kedua kalinya yang kian ramai menjadi perbincangan dan perhatian publik khususnya masyarakat Provinsi Lampung.
Kadiskes dua kali bolak-balik Mapolda Provinsi Lampung tersebut menimbulkan asumsi publik yang cendrung liar sehingga diperlukan penjelasan dan keterbukaan informasi agar mendapatkan kepastian hukum.
Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Lampung selaku lembaga yang bersifat independen, demokratis, profesional, dan mandiri turut serta berperan mencerdaskan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil dan merata dan sebagai sarana aspirasi masyarakat yang berpartisipasi sebagai kontrol jalannya pemerintahaan dalam pelaksanaan negara sesuai dengan AD/ART dan Undang-Undang, mengapresiasi kinerja dan mendukung secara penuh langkah Ditreskrimsus Polda Lampung mengenai transparansi dalam rangka penyelidikan.
Departemen bidang pemerintahan DPW Pekat Indonesia Bersatu dalam press Releasenya memaparkan bahwa “Proses perencanaan dan tata kelola yang baik merupakan prasyarat dan upaya dalam rangka mewujudkan “Good Governance” dengan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna”.
“Kemudian undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakaan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, masyarakat harus mendapatkan kepastian terkait pemanggilan terhadap Reihana Wijayanto di Polda Lampung. Polda Lampung harus transparan, jelaskan ke Publik kenapa Reihana bolak-balik dipanggil Ditreskrimsus Polda Lampung,” katanya.
“Merujuk undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 7 badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Lanjutnya Dinkes Provinsi Lampung juga wajib menyediakan informasi secara baik dan efisien yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”.
Harapan Ditreskrimsus Polda Lampung dalam rangka penyelidikan ketika ada temuan penyimpangan maka dapat bersikap profesional dan proprosional dalam penegakan hukum, Demi Terwujudnya Lampung yg Bersih Bebas Korupsi dan Berjaya masyarakat nya tutur Andri w.k..
Red/Hepi Suhada
