Dirgantara7.Com// Tuheteru Sekretaris Jendral HIMAPIKANI 2021-2023. Perayaan Hari Nelayan Nasional jatuh pada (6/04/2021), momentum ini menjadi wujud penghomatan bagi seluruh Masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya, Petambak garam dan lain-lain) terlebih kepada profesi nelayan kecil dan tradisional. Perlu di pahami bahwa hari nelayan menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir. Kenapa demikian, karena di hari nelayan ini memberikan penghargaan bagi mereka yang menjadi pahlawan dalam menyumbangkan protein bagi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Sejarah penetapan hari Nelayan nasional di mulai di tahun 1960 di masa pemerintahan soeharto di kala itu. Upaya ini di lakukan sebagai langkah penghormatan Rezim Orde baru dalam mengapresiasi jasa para nelayan Indonesia. Historis ini menjadi acuan yang terus di pakai oleh seluruh insan perikanan Indonesia dalam memperingati hari nelayan Nasional.
Terlepas dari historis di muka, kita perlu membaca kembali posisi nelayan kita dewasa ini. Artinya nelayan hari ini sudah maju atau masih tetap hidup dalam lingkaran kemelaratan dan kemiskinan ?. Data Kompas, 2019 menujukan bahwa Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukan keprihatinan yang sangat mendalam bagi seluruh pihak yang berprofesi sebagai nelayan maupun pihak yang menjadi perpanjangan tangan dari nelayan, contohnya Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI).
PANDANGAN HIMAPIKANI ATAS POSISI NELAYAN DEWASA INI
HIMAPIKANI Sebagai organisasi profesi mahasiswa perikanan Indonesia dengan tujuan “ Menggalang persatuan dan kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka membangun masyarakat perikanan yang berkeadilan dan berkemakmuran guna menunjang pembangunan nasional khususnya di sector perikanan yang berbasis kerakyatan” . dengan adanya tujuan tersebut perlu kiranya HIMAPIKANI menggalang persatuan secara utuh demi mewujdukan nelayan yang sejaterah. HIMAPIKANI menaungi kurang lebih 100 LKP (Lembaga Kemahasiswaa Perikanan) yang terbagi menjadi tujuh wilayah kerja yang ada Indonesia. Dengan basis masa yang cukup banyak tersebut harusnya HIMAPIKANI bisa hadir dalam mengadvokasi permasalahan yang berkaitan dengan Nelayan.
Prespektif mengenai kedudukan nelayan dewasa ini, terkhususnya nelayan kecil dan tradisional masih berada di posisi ter sub-ordinasi, termarjinalkan dan masih banyak yang mengalami eksploitasi atas lahan-lahan produksi mereka. Dalam perjalanannya nelayan sering mengalami posisi di sub-ordinasikan, hal ini tujukan dengan berbagai kebijakan yang tidak pernah menghadirkan nelayan kecil dalam pengambilan keputusan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sector perikanan Nelayan seharusnya di jadikan sebagai subyek pembangunan dengan tetap melibatkan nelayan dalam setiap pengambilan keputusan.
Selaras, bahwa nelayan dewasa ini masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Problem kemiskinan yang terjadi di tubuh nelayan tidak terlepas dari seluruh komponen yang belum memerankan tugas dan perannya secara utuh. Pemerintah perlu konsisten dalam pembuatan kebijakan yang pro terhadap nelayan kecil, di samping itu produk-produk legacy yang sudah di buat demi kebaikan nelayan perlu di kawal dan di awasi dengan baik. beberapa kebijakan yang harus di kawal di antaranya : A) Peningkatan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejatrahan nelayan. B) pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang di dukung riset kelautan dan perikanan. C) Pembangunan Kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut yang berbasiskan kearifan lokal.
Komitmen yang di sampaikan oleh menteri trenggono tersebut perlu di kawal secara massif dan komperhesif, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bersama atas kesejatrahan nelayan kecil dan tradisonal dapat tercapai. Melihat hal tersebut, HIMAPIKANI perlu mengambil peranan dalam berkontribusi terhadap pengawalan lebijakan yang sudah di sampaiakan oleh pemerintah.
SINERGITAS HIMAPIKANI, PEMERINTAH DAN NELAYAN
Sektor perikanan perlu di pikirkan secara kolektif. HIMAPIKANI sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari bidang perikanan mau tidak mau harus ikut andil dalam memikirkan kemajuan pembagunan di bidang ini. Fakta empiris menunjukan bahwa organisasi sekelas HIMAPIKANI dalam beberapa tahun ini tidak pernah di libatkan dalam penentuan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan di sector perikanan. Inilah perlu di ikatkan secara bersama bahwa HIMAPIKANI sebagai wadah profesi mahasiswa perikanan Indonesia bisa memberikan kontribusi lebih bagi sector ini.
Kami berharap bahwa pemerintah bisa dengan aktif mengajak HIMAPIKANI dan Nelayan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di lakukakan entah di skala nasional maupun daerah. Persepsi ini berangkat atas dasar keresahan kami dari HIMAPIKANI yang dimana di dalam pengambilan keputusan tidak pernah melalukan konsolidasi secara bersama.
Fakta yang di tunjukan atas persepsi di atas, bisa di konkritkan dengan adanya pergantian logo baru kementrian kelautan dan perikanan, yang di rilis bertepatan di hari peringatan Nelayan Nasional. Sehingga ini perlu menjadi catatan kritis bagi pemerintah bahwa HIMAPIKANI dan Nelayan perlu bersinergi secara utuh dalam setiap kegiatan yang di lakukan. Oleh itu, sinergitas antara, HIMAPIKANI, Pemerintah dan Nelayan menjadi keharusan absolut yang perlu di terapkann demi terciptnya kondusifitas di ruang sektor perikanan.
Rilis : Momo
