Dirgantara7.Com//MAKASSAR, Sul-Sel. Pilar Tiga Dimensi meminta kepolisian dan kejaksaan mengusut dan menindak lanjuti Dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pegunaan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Makassar, Jumat 28/01/2022.
Damkar Makassar wajib dibenahi, Dinas itu milik masyarakat Makassar, bukan milik sekelompok, atau pejabatnya dan wajib diberikan pendidikan moral sehingga tidak semaunya melakukan pengalihan program yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakpatuhan terhadap penganggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2020 tentang Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan yang melebihi batas kapitalisasi (capitalization threshold) Aset Tetap, yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja modal namun dalam pelaksanaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
Atas kesalahan belanja tersebut ada indikasi kesengajaan melakukan kejanggalan penggunaan anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2020 yang diduga kuat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah.
Setiap SKPD memiliki rencana jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang, sehingga semua mampu terakomodir sesuai perencanakan, tidak serta merta menggelontorkan anggaran, seakan akan anggaran itu milik nenek moyang atau mikik kelompok, apatalagi rencana kerja SKPD setiap wilayah berada pada naungan kesepakatan anggota DPR setempat, tidak serta merta anggaran ada pengalihan, kecuali diduga ada niat busuk didalamnya.
Patut untuk dipertanyakan dan pemberian sanksi, jangan ada pejabat terbiarkan melakukan kebijakan yang tidak sesuai regulasi yang ada, realisasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran ini, setiap tahunnya sudah ada pos-pos nya, justru semudah itu dialihkan untuk kegiatan belanja lainnya, berarti administrasi disana tidak becus dan tidak akuntabel, dan pengawasan pengguna anggaran oleh pimpinannya patut dipertanyakan”Tegasnya Pilar Tiga Dimensi
Walikota Makassar Elegan menempatkan pejabat lebih melihat potensi Moralitas ketimbang kedekatan emosional, Makassar wajib berbenah, jangan sampai semakin hari Makassar semakin mempertontonkan kebobrokan sistim, seperti yang terjadi di dinas kesehatan, Korupsi berjamaah.
Karena itu, ia berharap kepolisian dan kejaksaan menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan ini serta menjadikan temuan yang ada sebagai pintu masuk mengusut kegiatan-kegiatan belanja pada OPD tersebut.
“Bahaya terbesar dari kasus korupsi itu bukan soal jumlahnya yang fantastis, tetapi akan mengikis tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akan ikut terpengaruh,”Ucap Salah Satu Pilar Tiga Dimensi
Sementara itu, mencoba melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut melalui surat kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Makassar sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak mendapat tanggapan dan jawaban.
Rilis/Abas
