Dirgantara7.com//jambi kerinci, dalam rangka mendukung program pemerintah presiden jokowi mengantisipasi wabah covid 19 yang di anjurkan pada warga negara indonesia harus punya sertifikat vaksin.
pada hari senin 10 januari 2022 , dua antaranya jalan masuk dari kecamatan siulak kekecamatan siulak mukai yang sering di sebut hari harinya pertama simpang pasar sulak gedang melewati jembatan pahlawan, yang kedua jalan simpang mukai seberang, kedua jalan tersebut di lakukan rahasia surat atau sertifikat vaksin bagi yang belum melakukan vaksin harus di lakukan saat itu.
rahasia besar besaran tersebut yang di lakukan forum kades bersama stap pejabat kantor camat siulak mukai dan di hadiri oleh beberapa aparat kepolisian juga TNI rahasia ini di lakukan sangat ketat.
dengan ketat nya rahasia ini di lakukan di duga terjadinya pelanggaran hak azazi manusia (HAM) karna takut sama aparat kepolisian dan TNI hingga masyakat terpaksa melakukan faksin padahal secara pribadinya tidak mau di vaksin, rahasia ini di lakukan tepat pada hari senin semua warga masyakat sulak mukai melewati dua jalan tersebut mau kepadar alias kebalai.
juga adanya rahasia vaksin besar besaran ini di duga menyalahi peraturan dasar negara RI UUD tahun 1945 yang mempedomani p4, yakni tidak boleh memaksa kehendak terhadap orang lain , tidak boleh semina mina terhadap orang lain , saling menghargai terhadap sesama manusia, saling menghormati terhadap sesama manusia.
kesalnya yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah jokowi terlalu menganjurkan tegas dan ketat dalam menanggapi covid 19 , dari awal sampai ke vaksin padahal ini boleh di anggap spele dan tidak merasa begitu perlu bagi masyarakat, kenapa tentang pencairan keuangan negara tidak sebegitu di siplin dalam mengawasi menhindari korupsi demi kemajuan negara RI ungkap ( HB).
