Dirgantara7.com//JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terus menyosialisasikan Presidential Threshold 0 persen. Kali ini, LaNyalla bertemu perwakilan Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Rabu (15/12/2021) malam.
Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi sejumlah senator, yaitu Bustami Zainuddin (Lampung), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Sementara dari MAKN, hadir Ketua Dewan Kerajaan, yang juga Ketua Dewan Penasehat MAKN PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX), Dewan Kehormatan MAKN PYM Sri Radya HRI Soemadisoeria (Raja Sumedang Larang), Dewan Pakar MAKN YM Radin Wali Negara Nizwar Affandi (Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak Kepaksian Pernong), Ketua MAKN KPH Eddy S Wirabhumi (Kesultanan Surakarta Hadiningrat, Ketua 1 YM RDP Seem R Canggu Raja Duta Perbangsa (Kerajaan Adat Paksi Sekala Brak Lampung), Ketua 2 YM KPB Tubagus Amri Wardhana (Kesultanan Banten Sorosoan), Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo (Kesultanan Sumenep).
Hadir pula Wasekjen MAKN YM Raden Panji Agoes Irianto (Kesultanan Sumenep), Wasekjen MAKN YM KRAY Sri Tapi (Kesultanan Yogyakarta), Humas MAKN YM Poppy Amalya (Kesultanan Aceh Darussalam) dan sejumlah jajaran pengurus MAKN lainnya.
Untuk menghangatkan diskusi, LaNyalla menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan mantan anggota DPR RI Dedi Gumelar alias Miing.
LaNyalla menuturkan, saat ini ada ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu berimbas pada respon yang tidak cepat dari pemerintah.
LaNyalla merasakan betul hal itu saat menyampaikan aspirasi dari sejumlah daerah yang dititipkan kepadanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga mengaku heran lantaran Revisi UU Pemilu tak diakomodasi dalam Prolegnas 2021 dengan alasan tak ada waktu untuk membahasnya.
LaNyalla menjelaskan alasannya bertemu dengan perwakilan Raja dan Sultan Nusantara. Sebab, Raja dan Sultan Nusantara merupakan salahs atu pemegang saham negeri ini.
“Raja dan Sultan Nusantara merupakan salah satu pemegang saham negeri ini. Kalau Raja dan Sultan suaranya sudah tidak didengar, mau jadi apa negeri ini,” kata LaNyalla.
Menurutnya, Raja dan Sultan memiliki peranan cukup penting atas lahirnya bangsa ini. Oleh karenanya, ia yakin, para Raja dan Sultan Nusantara akan satu suara dan satu perjuangan dengan DPD RI sebagai wakil daerah, mengenai Presidential Threshold 0 persen.
“Tidak mungkin ada Republik ini kalau Raja dan Sultan saat itu tidak legowo menyerahkan kekuasaan mereka untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Maka, suara para Raja dan Sultan Nusantara, termasuk menyangkut Presidential Threshold 0 persen ini harus diperhatikan dan didengarkan,” kata LaNyalla.
Hepi Suhara
