Dirgantara7.com//Namlea,Budiman Pelu.SH ketua Parlemen Jalanan Kabupaten Buru yang baru saja dilantik langsung angkat bicara
Bahwa Jika berbicara tentang tambang gunung Botak maka tentunya tidak akan lepas dari bayangan beberapa tahun silam.
dimana tambang ini masih ramai dipadati oleh parah penambang dari berbagai daerah yg datang untuk mengais redzeki di Negeri Kayu putih ini ,Dan juga banyak persoalan” yg terjadi di negeri ini yg tidak kita inginkan bersama
Seperti pembunuhan ,perampokan dan kejadian-kejadian lainya .
Hingga pada tahun 2016 pemerintah melakukan upaya untuk mengsterilkan kondisi saat itu dengan ditutupnya tambang tersebut . Hingga saat ini ijin untuk dibukanya dengan resmi tersebut belum juga keluar
padahal kita mengetahui bersama bahwa semenjak adanya tambang gunung botak . Banyak masyarakat yang bergantung hidup disana ,karena bagi mereka dengan menambang maka penghasilan mereka lebih menjanjikan
Lantas dalam kondisi ekonomi daerah mengalami stagnan seperti ini maka alternatif yang diambil masyarakat adalah menambang dilokasi gunung botak walau dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi ,diantarnya jika kedapatan melakukan aktifitas pertambangan maka akan diproses hukum .karena wilayah pertambangan gunung botak saat ini belum resmi dibuka . Apalagi dengan diterbitkan Undang-Undang No 3 tahun 2020 bahwa penguasaan izin pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat,melalui fungsi kebijakan menurut rilisan yang disampaikan oleh ketua parlemen jalanan Budiman Pelu
Sementara pengaturan,pengurusan, pengelolaan dan pengawasan menjadi polemik ditengah tengah masyarakat bahwa kapan ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar dapat merealisasikan ijin tambang tersebut.
Untuk itu atas nama Ketua Parlemen jalanan dan seluruh pengurus .
Dengan ini memberikan Dukungan agar secepatnya Pemerintah mengeluarkan Izin pertambangan Rakyat (IPR) tersebut.
Semua ini dilakukan untuk menghadapi kondisi wabah penyakit yg saat ini mendunia yaitu Covid 19 dimana ekonomi masyarakat makin menurun karena banyak aturan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas mencari nafkah
Disamping itu pihaknya berharap adanya kebijakan pemerintah.baik pemerintah Kabupaten,maupun pemerintah provinsi untuk bagaimana mendorong pemerintah pusat agar secepatnya mengeluarkan izin tambang rakyat di wilayah Tambang Gunung Botak.
Selain itu LSM parlemen jalanan juga memberikan dukungan penuh untuk adanya tambang rakyat agar masyarakat di Kabupaten buru bisa beraktifitas disana dalam mengais redzeki tanpa harus berurusan dengan Hukum
Diharapkan kepada Tim yang mewakili bapak Luhut ke pulau buru agar dapat menyampaikan kepada presiden RI bahwa harapan masyarakat kabupaten Buru untuk izin tambang rakyat sangatlah utama sebagaimana dijelaskan dalam rilisan ketua LSM parlemen jalanan sdr.Budiman Pelu.SH
( Syam)
.
